Ucapan Rocky Gerung Pasti BIkin Pendukung Jokowi Ngamuk, Sadis!

12 Maret 2021 13:20

GenPI.co - Akademisi Rocky Gerung angkat bicara soal wacana jabatan presiden tiga periode.

Meski dianggap sebagai solusi dari permasalahan di pemerintahan Indonesia ia menilai itu merupakan hal yang bertentangan dengan ide demokrasi.

BACA JUGA: Arief Poyuono Bicara Jabatan Presiden, Rocky Gerung pun Diam

Oleh karena itu, wacana tersebut memiliki masalah yang jauh lebih dalam dari sekadar apa yang tertulis di dalam konstitusi negara.

“Kata konstitusi itu pertama kali dipakai sebagai hak untuk membunuh raja. Jadi, sejak awal konstitusi memang ditujukan untuk membunuh kekuasaan raja,” ujarnya dalam Webinar P3S “Jabatan Presiden 3 Periode: Konstitusional atau Inkonstitusional?”, Kamis (11/3).

Rocky mengatakan bahwa seharusnya dalam konstitusi kepemimpinan seseorang seharusnya dibuat sesingkat mungkin.

Sebab, kekuasaan yang terlalu lama akan menimbulkan peluang lebih besar untuk melakukan korupsi.

“Sebenarnya, demokrasi itu menghendaki adanya sirkulasi elit. Agar bisa terjadi sirkulasi, maka periode kekuasaan harus sependek mungkin. Jadi, biasanya hanya satu periode, periode kedua itu bonus,” katanya.

BACA JUGA: Konflik Demokrat Bakal Lahirkan Parpol Baru? Menurut Pengamat...

Akademisi itu menjelaskan bahwa bonus dalam bentuk periode kedua itu hanya diberikan kepada seseorang yang melakukan prestasi pada masa kepemimpinannya.

“Adanya insentif itu menjadikan para presiden berlomba-lomba membuat prestasi supaya dimungkinkan dia ke periode selanjutnya,” jelasnya.

Rocky pun meminta publik untuk melihat apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki prestasi konkrit yang membuatnya layak untuk menjabat di periode selanjutnya.

“Kalau mau bicara gila-gilaan, jika seseorang berprestasi, bisa saja dikasih bonus kepemimpinan seumur hidup. Tapi, apakah Pak Jokowi sudah berprestasi hingga dia layak untuk bahkan bisa menyelesaikan periode keduanya?” ucap dia.

Pengamat politik itu pun menilai bahwa kepemimpinan presiden tiga periode memang bisa saja disahkan oleh DPR, tapi etikanya sudah hilang.

“Itu karena prinsip untuk menghalangi kekuasaan justru dipakai untuk memperpanjang kekuasaan,” tegasnya.(*)

BACA JUGA: Ketum Golkar Deklarasi Capres, Pengamat Bilang...

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Paskalis Yuri Alfred

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co