GenPI.co - Galang Kemajuan Center (GKC), Organisasi pendukung presiden Jokowi, mengkritisi ucapan kuasa hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto.
Sebab dalam pernyataanya, Bambang yang menyebut jika kubu Moeldoko disahkan pemerintah maka itu adalah bukti kebrutalan demokrat era kepemimpinan Jokowi.
BACA JUGA: Munarman Bikin Merinding, Tiba-tiba Sebut Gonjang-Ganjing
Bambang juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak mengakomodir pihak-pihak penyelenggara KLB Deli Serdang.
Sekretaris Jenderal GKC Diddy Budiono menilai pernyataan itu adalah upaya Bambang mengaitkan persoalan internal Demokrat dengan Presiden Jokowi.
"Kami meyakini presiden cukup bijak menghargai pilihan Pak Moeldoko," ujar Diddy dalam keterangannya, Minggu (14/3).
Ia lantas mengingatkan agar eks pimpinan KPK itu tidak perlu menyerang presiden dengan masalah internal partai berlambang mercy tersebut.
“Saya yakin publik paham Bambang Widjojanto menyebut ini untuk menekan kemenkumham agar menolak hasil KLB PD," beber dia.
BACA JUGA: Mendadak AHY Sambangi Kediaman JK, Bahas Hal Serius
Selain itu menurut dia, KLB sebagaimana yang dialami Demokrat baru-baru ini adalah hal biasa dalam dinamika kepengurusan partai.
Karena itu Diddy mendorong agak kasus itu mengikuti proses hukum yang berlaku.
Biarkan saja mekanisme berjalan, hukum ada, bawa ke pengadilan, itu akan panjang karena akan saling beragumen dua kubu," katanya.
Terkait desakan agar KSP Moeldoko dipecat, Diddy mengatakan bhwa pihak-pihak tertentu yang menginginkan itu tidak punya hak mengatur presiden.(JPNN/GenPI)
BACA JUGA: Ganjar Pranowo Digdaya, Puan Melempem, Megawati pun Bimbang
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News