GenPI.co - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Jansen Sitindaon mengatakan seharusnya persoalan Majelis Tinggi tidak dipermasalahkan.
Sebab, Majelis Tinggi PD sudah ada sejak Kongres 2010 di Kota Bandung.
BACA JUGA: Jhoni Allen mendadak Ucapkan Lebah dan Madu, Sindir Siapa?
“Bahkan Bang Jhoni Allen menjadi anggota Majelis Tinggi selama dua periode. Kenapa dia sekarang ikut mengkritik hal itu?” katanya dalam diskusi di kanal YouTuber tvOneNews, Selasa (16/3).
Jansen menuturkan bahwa AD/ART yang disahkan pada Kongres PD 2020 itu disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.
“Jadi, ini teman-teman KLB Deli Serdang paham tidak perihal hukum administrasi partai?” ujarnya.
Politikus itu memaparkan bahwa ada asas presumptio iustae causa yang menyatakan keputusan tata usaha negara (KTUN) harus dianggap benar sepanjang belum ada pelarangan dari vonis pengadilan.
“Kalau teman-teman mengatakan bahwa AD/ART bertentangan dengan UU Parpol, itu teman-teman sudah menggugatnya atau belum? Jangan kemudian teman-teman mengambil peran sebagai hakim administrasi,” paparnya.
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Singgung Etika Prajurit, Moeldoko Terpojok, Jleb!
Lalu, menurut Jansen, dalam pasal 55 UU PTUN, disebutkan ada jangka waktu tiga bulan untuk menggugat AD/ART partai politik.
“AD/ART 2020 kemarin keluar Mei 2020, jadi sejak Agustus 2020 kemarin itu harusnya sudah selesai. Karena, orang boleh menggugat produk KTUN sejak 90 hari diterbitkan atau diketahui,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Jansen mengatakan seharusnya tidak boleh ada pihak yang melakukan insinuasi bahwa AD/ART PD bertentangan dengan UU Parpol.
“Ada tidak putusan pengadilan yang mengatakan itu bertentangan? Ini negara hukum, bukan negara asal ngoceh. Harusnya gugat saja produk itu ke pengadilan,” tuturnya.(*)
BACA JUGA: Pesan Marzuki Alie ke Kader Demokrat Sungguh Menghujam Nurani
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News