GenPI.co - Pakar komunikasi Ade Armando mempertanyakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membayar hampir Rp 1 triliun demi ajang Formula E yang penyelenggaraannya masih ditunda karena pandemi covid-19.
“Sebenarnya, Rp 1 triliun itu bisa dibayar oleh pemprov sekelas DKI Jakarta, tapi pertanyaannya adalah untuk apa? Apa ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas?” ujarnya dalam diskusi daring di kanal YouTube CokroTV, Senin (23/2).
BACA JUGA: Elektabilitas Boleh Tinggi, Tapi Anies akan Loyo di 2024
Padahal, menurut Ade, proyek Formula E ini kepastiannya belum ada dan hanya menghabisakan uang rakyat. Di sisi lain, pemerintah seharusnya menggunakan anggaran itu untuk keperluan mengatasi covid-19.
“Kita punya kebutuhan yang luar biasa untuk menanggulangi covid-19 dan banjir kemarin. Harusnya, Anies Baswedan memutuskan bahwa ditahan dulu uangnya, tapi kenapa tidak dilakukan juga?” katanya.
Ade menilai bahwa keputusan Anies itu membuat publik merasa bahwa sang Gubernur DKI Jakarta tidak peduli dengan kondisi di wilayah kekuasaannya.
“Jadi dia patut kita pertanyakan dan bagus sekali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa kita sudah dirugikan,” tuturnya.
Akademisi Universitas Indonesia itu mengungkapkan bahwa Formula E dipastikan tidak akan jadi dilaksanakan pada 2021.
BACA JUGA: Pakar Top Bicara Peluang Anies di 2024, Ada Kuncian Dua Partai
“Formula E ditunda ke 2022, tapi pada 2022 Aniesnya turun. Jadi ini siapa yang akan menyelenggarakannya? Ini persoalan yang sangat besar,” ungkapnya.
Seperti diketahui, BPK mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merogoh kocek hampir Rp 1 triliun demi ajang Formula E yang dipastikan ditunda akibat pandemi covid-19.
BPK merinci bahwa dari Rp 983,31 miliar yang dibayarkan, sebanyak Rp 560,31 miliar digunakan untuk membayar commitment fee Formula E. Dana tersebut dibayarkan pada 2019 dan 2020.(*)
BACA JUGA: Jika Ganjar dan Anies Maju Bersama, Maka 2024 Bakal….
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News