GenPI.co - Kepengurusan Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara ditolak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).
Hal tersebut lantas menjadi tindakan ilegal dan tidak sah dalam Partai Demokrat.
BACA JUGA: Analisis Mahfud MD soal Demokrat, AHY-Moeldoko Wajib Legawa
Nama Ketua Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pun ramai menjadi perbincangan setelah gagal menjalankan manuver politiknya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, pemerintah pasti akan menjaga nama baik Istana.
"Pemerintah rasanya tidak akan bertaruh nama baik membela Moeldoko sementara mereka secara sporadis dalam sabotase kepemimpinan AHY," ungkap Dedi Kurnia Syah kepada GenPI.co, Rabu (31/3/2021).
Menurut dia, pemererintah bagaimanapun perlu menjamin netralitas dalam memutuskan konflik tersebut.
Dedi lantas menyarankan, pemerintah untuk memberhentikan Moeldoko dari jabatannya.
"Presiden Joko Widodo seharusnya menjaga marwah Istana dengan memberhentikan Moeldoko karena konflik tersebut," jelasnya.
Dengan demikian, Dedi menyebutkan, KLB tersebut masih berpeluang mendirikan sebuah partai politik baru.
BACA JUGA: Pengamat Top Bongkar Fakta Moeldoko Punya Kekuatan Terpendam
"Kalau itu diupayakan akan kebih baik, di banding mendapatkan parpol dengan cara sabotase," tambahnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News