GenPI.co - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam blak-blakan mengatakan, bahwa Moeldoko lebih baik mundur dari Kepala KSP.
Apalagi, pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat (PD) yang diajukan kubu Moeldoko.
BACA JUGA: Kubu Moeldoko Kalah Telak, Skenario Maut Ini Bisa Bikin AHY Keok
Keterlibatan Moeldoko, hingga akhirnya menerima pinangan menjadi Ketum PD di Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, memunculkan spekulasi keterlibatan pemerintah. Muncul dugaan adanya upaya memberangus partai oposisi.
Namun, pemerintah menepis spekulasi tersebut. Pejabat-pejabat lingkaran Istana menegaskan Presiden tak ikut-ikutan dalam konflik PD.
Pada akhirnya kepengurusan PD yang diajukan Moeldoko ditolak oleh Kemenkumham.
Penolakan tersebut juga seolah jadi penegasan bahwa tak ada campur tangan pemerintah di konflik partai berlambang mirip logo Mercy itu.
BACA JUGA: Pakar Terorisme Beber Skenario Busuk Incar FPI, Refly Harun Kaget
"Harus dipetakan mana putusan dalam konteks legal formal administratif, mana yang kemudian sifatnya adalah sikap politik. Kalau yang disampaikan Kemenkum HAM saya pikir itu basisnya legal formal administratif. Artinya dalam proses KLB itu tidak memenuhi kuota sebagaimana disyaratkan dalam AD/ART Demokrat," jelas Khoirul Umam dalam keterangannya, Kamis (1/4).
Khoirul Umam membeberkan, bahwa secara politik penolakan dari pemerintah bisa juga diartikan sebagai penegasan bahwa Presiden tidak punya peran dalam konflik PD.
Bisa diartikan manuver Moeldoko merebut PD tak direstui oleh Presiden.
"Dalam konteks politik, bisa saja diartikan sebenarnya Presiden tidak ikut cawe-cawe dalam apa yang dilakukan Moeldoko," ungkapnya.
Dalam pandangan Khoirul Umam, manuver merebut PD yang berujung penolakan ini jadi catatan bagi kredibilitas Moeldoko. Dia menyarankan Moeldoko tahu diri dan segera berkemas meninggalkan kursi KSP.
"Tidak perlulah Presiden bersikap, alangkah baiknya, lebih baik Pak Meoldoko mundur dari KSP. Sebab, yang kena abunya bukan cuma Presiden, tapi juga partai pendukung Pemerintah," bebernya.
Namun, Khoirul Umam meyakini. Jika, Moeldoko tak berkenan mundur, maka Presiden akan bertindak.
"Kalau kemudian Pak Moeldoko bersikap seperti politisi atau pejabat publik Indonesia pada umumnya, saya yakin Presiden akan mengambil langkah memutus skema kerja dengan Moeldoko," jelas Khoirul Umam.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News