GenPI.co - Ada 3 kebusukan politik SBY yang diumbar kubu Moeldoko ke publik. Isinya bisa meruntuhkan iman. Perang terbuka masih sangat terasa.
Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat (PD) pimpinan Moeldoko, Saiful Huda Ems membeberkan semua inkonsistensi SBY dan AHY.
Apa saja inkonsistensinya? Mengapa juga dibuka ke publik? Ini dia ulasan lengkapnya.
BACA JUGA: Jokowi Bisa Nelangsa! Kemarin Terima Kasih, Sekarang Kubu AHY...
1. Menuduh Pemerintahan Jokowi
Saat terdengar kabar akan adanya KLB Sibolangit, SBY, AHY, EBY dan para pengikutnya selalu teriak-teriak menuduh Pemerintahan Jokowi.
Ada tuduhan intervensi terhadap Partai Demokrat melalui salah seorang pejabat istana. Yang disasar adalah Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pun tidak luput dari sasaran fitnah dan amarahnya SBY dan keluarganya. Bahkan Menteri Yasonna menjadi salah satu orang yang digugat AHY di PN Jakarta Pusat.
BACA JUGA: Kubu Moeldoko Mau Gabung ke AHY? Nanti Dulu ya
Akan tetapi, begitu Pemerintah melalui Kemenkum HAM telah memberikan putusan penolakan pada Kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit, SBY dan AHY berbalik 180 derajat.
Semua mulai memuji-muji setinggi langit Presiden Jokowi, Yasonna Laoly dan Menko Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.
“Paradoks sekali bukan sikap SBY dan anaknya yang seperti itu? Jejak digital hujatan SBY, AHY dan EBY terhadap Pemerintahan Jokowi ini sangat banyak sekali,” ujarnya.
2. Mengganti jargon selamatkan demokrasi
Sebelum adanya keputusan Kemenkum HAM, SBY, AHY, dan Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) selalu mendengungkan jargon Selamatkan Demokrasi.
BACA JUGA: Rahasia Kekuatan Rusia Ternyata Ini, Pantas NATO Gemetar
Setelah Keputusan Kemenkum HAM berganti jargonnya dengan narasi Selamatkan Partai. “Ini artinya SBY dan AHY sepertinya sudah menyadari, bahwa menggunakan jargon Selamatkan Demokrasi itu seperti menampar muka mereka sendiri,” ungkapnya, Jumat (2/4/2021).
Bagi dia, SBY dan anak-anaknya tak pernah menunjukkan sikap-sikap demokratis. Sikap SBY cenderung merubah Partai Demokrat yang awalnya terbuka dan demokratis, menjadi partai keluargais
3. Tak ada permintaan maaf tulus ke pemerintahan Jokowi
Pujian setinggi langit keluarga SBY dan pengikutnya terhadap Presiden Jokowi, Menkum HAM serta Menkopolhukam tidak disertai ucapan permintaan maaf yang tulus.
BACA JUGA: Tolong Baca Ini! Fahri Hamzah Ogah Gantikan Moeldoko di KSP
Baginya, sikap SBY dan AHY serta para pendukungnya ini bisa kita baca sebagai cerminan orang-orang yang tinggi hati, suka berprasangka buruk, su'udzan dengan tanpa didasari data dan fakta.
Jika Pemerintahan Jokowi benar merupakan dalang di balik keributan internal Partai Demokrat, tentu Presiden Jokowi sangat bisa memerintahkan Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM mensahkan Kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit.
“Kenyataannya Kemenkum HAM malah menolak. Bukankah menteri dalam struktur ketatanegaraan merupakan Pembantu Presiden,” ucap pria yang akrab disapa SHE itu. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News