GenPI.co - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menilai bahwa deviden yang diperoleh PT Inalum (Persero) sebesar 200 juta dolar AS dari PT Freeport Indonesia pada 2021 itu sangat sedikit.
Pasalnya, pada 2008 hingga 2009, deviden yang didapatkan negara juga sudah menyentuh angka 200 juta dolar AS.
BACA JUGA: Teriakan Keras Ali Mochtar Melindungi Moeldoko, Dengarkanlah AHY!
“Itu angka yang biasa saja dan saat itu negara hanya pegang saham sebesar sembilan persen. Kalau 51 persen, harusnya kita dapat 51 miliar dolar AS,” ujar dia dalam pernyataannya, seperti dikutip dalam video dari kanal YouTube Refly Harun, Kamis (8/4/2021) kemarin.
Selain itu, dia juga membeberkan bahwa uang tersebut seharusnya langsung masuk ke kas negara. Namun, saat ini uang tersebut masuk ke PT Inalum.
“Saya yakin uang tersebut langsung dipakai Inalum untuk bayar bunga hutang,” katanya.
Said Didu juga menegaskan saat ini negara masih belum mendapatkan apa-apa dari hasil tambang Freeport. Oleh karena itu, aneh jika ada pihak yang merasa senang dengan pendapatan itu.
“Jadi kalau ada yang bahagia, itu semu. Mereka yang dapat itu hanya orang asing yang punya uang di Inalum, bukan rakyat Indonesia yang dapat,” tegasnya.
Mantan staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu turut memaparkan bahwa bunga hutang tersebut bahkan sudah ada yang jatuh tempo pada 2021.
“Jadi, saya tidak tahu itu bagaimana nanti Inalum membayarnya,” terang dia.
PT Inalum sendiri membawahi PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Freeport.
BACA JUGA: Teriakan Keras Muhammadiyah, Polisi Mohon Berubah
Kondisi PT Inalum dan bunga hutang PT Freepot tersebut tentu akan menjadi kabar buruk bagi anak-anak perusahaan PT Inalum yang lainnya.
“Jika Inalum tak punya uang untuk membayar hutang itu, maka deviden anak-anak perusahaannya akan diambil dan dipakai untuk membayar hutang. Sekali lagi, itu hanya bunga hutang, belum hutang pokok sebesar satu miliar dolar AS,” tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News