GenPI.co - Perlahan tapi pasti, reshuffle kabinet mulai menjadi kenyataan. Hal tersebut terbukti, usai peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud).
Menristek Bambang Brodjonegoro langsung pamit dan mengamini rencana perubahan posisi kementerian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Mendadak Moeldoko Mengaku Diperintah Jokowi, Tegas!
Dia juga tak menampik hadirnya Kementerian Investasi di Kabinet Jokowi yang baru nanti.
"Hari ini mungkin kunjungan terakhir saya ke daerah sebagai Menristek," ungkap Bambang Brodjonegoro saat melakukan kunker di Unhas Makassar.
Dia terlihat serius. Dan ucapannya terasa sangat masuk akal. Maklum, hasil sidang Paripurna DPR ikut menyetujui adanya perubahan nomenklatur peleburan Kemenristek dengan Kemendikbud.
DPR juga ikut menyetujui pembentukan Kementerian Investasi. Dengan fakta tadi, Bambang pun pamitan.
BACA JUGA: Penderitaan Panjang Habib Rizieq Bikin Akademisi Top Ini Bingung
"Jadi akhirnya enggak ada lagi Kemenristek. Enggak ada lagi kunjungan daerah dari Menristek ke manapun," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi.
PDIP sebagai partai pendukung pemerintah menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela acara 'Gowes Bareng PDIP dengan Wartawan' di Jakarta, Sabtu (10/4).
"PDIP oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," jelas Hasto Kristiyanto.
Saat ini, isu reshuffle kabinet kembali berembus selaras dengan usulan Presiden Jokowi tentang pembentukan Kementerian Investasi, yang telah disetujui DPR.
Usulan Jokowi untuk menambah unsur Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga disetujui DPR.
Oleh sebab itu, Hasto menegaskan, PDIP menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.
Presiden juga berhak mengevaluasi para menterinya apabila tidak menunjukkan kinerja yang baik. Selain itu yang perlu diingat, menteri adalah pembantu presiden.
"Untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai," ucap Hasto.
Ketika ditanya lebih jauh apakah Jokowi sudah bertemu dengan Megawati, Hasto menyatakan keduanya memang sering rutin bersilaturahmi. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada sepuluh hari lalu.
Namun, Hasto menegaskan, pertemuan keduanya membahas hal fundamental tentang bangsa dan negara.
"Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan," kata Hasto.
"Tetapi sekali lagi terkait dengan reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif dari presiden," tambahnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News