GenPI.co - Ahli hukum tata negara Refly Harun memberikan kritikan tajam soal perkembangan demokrasi di Indonesia.
Refly menyoroti adanya kasus pencopotan pegawai di salah satu BUMN lantaran menggelar acara kajian Ramadan.
BACA JUGA: Anak Buah SBY Mendadak Curiga Dengan Jokowi, Ternyata..
Sebab, para penceramah yang datang diduga terlibat radikalisme.
Menanggapi hal itu, Refly mengaku dirinya tak habis pikir dengan respons atasan yang diberikan kepada pembuat acara.
"Jangan-jangan kita lebih khawatir dengan penceramah ketimbang koruptor," kata Refly seperti dikutip GenPI.co dari Twitter-nya pada Minggu (11/4).
Sebelumnya, Komisaris Independen PT Pelni Dede Budhyarto mengatakan bahwa pemecatan itu terjadi karena pembuat acara tidak meminta izin kepada direksinya.
"Ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN," katanya, dikutip GenPI.co dari Twitter-nya.
BACA JUGA: Kabinet Jokowi Bergemuruh, Menteri Ini Bisa Gigit Jari, Bacalah!
Dia pun meminta seluruh direksi agar tak segan melakukan pemecatan kepada pegawainya yang terlibat radikalisme.
Acara yang sedianya akan digelar setiap Kamis siang selama Ramadan itu akhirnya batal. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News