GenPI.co - Akademisi ilmu pemerintahan Rochendi turut menyampaikan pandangannya perihal langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendaftarkan Partai Demokrat (PD) sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas nama pribadi.
Rochendi menegaskan bahwa mendaftarkan partai politik sebagai HAKI atas nama pribadi bukanlah hal yang lazim.
“Itu jauh sekali dan tak lazim. Belum pernah ada kasus seperti itu di Indonesia, bahkan pada zaman Orde Baru pun tak ada yang seperti itu,” ungkapnya kepada GenPI.co.
BACA JUGA: Pakar Lontarkan Sindiran untuk SBY, Jokowi Turut Kena Cipratan
Menurut Rochendi, langkah Presiden Keenam RI yang mendaftarkan PD sebagai HAKI atas nama pribadi bisa menjadi bahan tertawaan masyarakat Indonesia.
“Publik bisa komen kalau SBY itu baperan,” ujarnya.
Rochendi mengatakan bahwa sebenarnya Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa saja menolak langkah SBY tersebut, tapi mantan Menko Politik dan Keamanan itu juga memiliki hak suara di dalam PD.
“SBY sebagai ketua majelis tinggi PD memang punya hak, tapi masalahnya adalah SBY dan AHY tak bisa melihat posisi mereka dalam percaturan politik itu,” katanya.
Pengajar di Universitas Sutomo, Serang, itu memaparkan bahwa AHY melihat posisi SBY sebagai bapak yang sedang berbicara, bukan sebagai ketua majelis tinggi PD.
“Begitu juga SBY, dia kalau bicara tak bisa memposisikan diri, apakah sebagai ketua majelis tinggi PD atau sebagai bapaknya AHY,” paparnya.
BACA JUGA: Makin Panas! Pernyataan Lantang Moeldoko Diskakmat Kubu AHY
Rochendi menuturkan bahwa SBY terlalu ambisius untuk menjadikan AHY sebagai putra mahkota penerus kepemimpinannya. Hal itu bahkan sudah ditunjukkan SBY sejak AHY masih berada di militer.
“Harusnya biarkan saja AHY berkarier di militer, lihat sampai di mana dia matangnya. Soalnya, posisi AHY di militer juga bagus, kan,” tukasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News