GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan menyoroti adanya isu reshuffle kabinet yang rencananya akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut diungkapkan Refly Harun dalam video di kanal YouTube miliknya.
BACA JUGA: Jika 2 Tokoh Ini Turun Tangan, Anies Baswedan Bisa Jadi Presiden
Sebelumnya, isu reshuffle kabinet ini mengemuka usai peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin bahkan ikut membocorkan rencana Jokowi yang dalam waktu dekat akan melakukan reshuffle kabinet.
Selain itu, Relawan Jokowi Mania (Joman) pun ikut bersuara dan secara terbuka mendorong agar beberapa menteri yang kini dipercaya menjadi pembantu Jokowi segera diganti.
Menurut Refly Harun, melihat kehebohan ini, ia menilai ada pertanyaan tersendiri jika reshuffle kabinet di Pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin kembali terjadi.
BACA JUGA: 4 Zodiak Panen Uang Kaget, Rezekinya Nomplok Mulai Besok
"Pertanyaannya adalah kalau sudah begini siapa yang patut kita salahkan? Karena menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden," jelas Refly Harun dikutip GenPI.co, Sabtu (17/4).
"Kalau ditengah jalan Presiden memberhentikan, wah itu luar biasa. Artinya, Jokowi gagal dong memilih orang-orang terbaik," lanjutnya.
Apalagi, ketika Kabinet Indonesia Maju terbentuk dan dipilih pada bulan Oktober 2019, Refly Harun mengaku, sempat memprediksi tidak sampai 1 tahun menteri itu akan di reshuffle.
"Alhamdulillah, ternyata lebih sedikit dari 1 tahun (reshuffle kabinet) rupanya. Sepertinya Presiden Jokowi menunggu momentum 1 tahun paling tidak kontrak politiknya," beber Refly Harun.
Namun, Refly Harun mempertanyakan, isu reshuffle kabinet muncul karena ada ada penggabungan kementerian yakni Kemenristek ke Kemendikbud. Selain itu, ada namanya Kementerian Investasi.
"Saya agak prihatin orang lebih cenderung tertarik dengan isu politiknya reshuffle," jelas Refly Harun.
"Siapa yang akan dapat jabatan, siapa yang akan ditendang, siapa yang akan datang. Ketimbang bagaimana melihat persoalan bangsa ini selesai dengan tim yang ada," imbuhnya.
Pengamat politik ini pun mengingatkan, saat ini jabatan Presiden Jokowi memasuki tahun ke-7 (tahun kedua di periode kedua).
"Seharusnya Jokowi sangat berpengalaman dalam memilih pembantunya. Sayangnya, soal bagi bagi kursi (selalu menyangkut) partai pendukung, dan tim kampanye nasional orang yang sudah berjasa," ungkapnya.
Menurut Refly Harun, ada menteri yang endorsement-nya dari ketua partai politik, dan ada juga menteri yang dari ketua tim kampanye nasional.
"Presiden Jokowi tidak bisa independen dalam memilih pembantu-pembantunya selain dua alasan tadi," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News