GenPI.co 
“Jika benar dasar hukum vaksin berbayar ini setingkat Peraturan Menteri Kesehatan, saya kira kalau mau, Presiden masih sangat mungkin mengoreksinya.. Mungkin juga malah Presiden belum tahu adanya Permen itu," ujar Febri Diansyah.
Dia juga memohon agar hal tersebut, dipertimbangkan sebaik-baiknya. Terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Analoginya sangat simpel. Pejabat negara banyak yang sudah divaksin. Febri pun menanyakan apakah pejabat masuk kategori rakyat tak mampu?
BACA JUGA: Suara Lantang Febri Diansyah Telak, Wasekjen PAN Bisa Mati Kutu
“Ini Permenkes 19 Tahun 2021 tentang perubahan kedua PMK 10 tahun 2021 yang baru saja diundangkan 6 Juli 2021 lalu. Semoga terjelaskan dengan baik ya.. Di sinilah diubah definisi Vaksin Gotong Royong,” kata Febri.
Untuk tahap awal, vaksin bisa dibeli di sejumlah gerai dengan harga pembelian Rp321.600 per dosis dan tarif maksimal pelayanan Rp117.910.
BACA JUGA: Usulan Rumah Sakit Covid Khusus Pejabat, Febri Diansyah Bilang...
Berdasarkan siaran pers PT Kimia Farma Tbk, vaksinasi gotong royong jalur individu ini sejalan dengan Peraturan Menkes nomor 19 tahun 2021. Mekanisme vaksinasi gotong royong yang dijual adalah Sinopharm. (*)
Simak video berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
