GenPI.co 
Ketiga, Kemendikbudristek agar meninjau kembali kebijakan rekrutmen PPPK tahun 2021.
Karena dinilai jika kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan rasa keadilan, penghargaan terhadap pengabdian, dan dedikasi guru honorer.
"Para guru honorer itu melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat kekurangan guru. Ketersediaan guru merupakan syarat utama agar peserta didik mendapatkan haknya dalam memperoleh layanan pendidikan,” beber Unifah.
BACA JUGA: Tjahjo Blak-blakan Penyebab Guru Honorer Banyak Gagal di Tes PPPK
Berdasarkan hal tersebut, Unifah mengatakan agar masa pengabdian, dedikasi, dan kinerja guru honorer yang berusia 35 tahun ke atas mestinya dipertimbangkan dalam seleksi PPPK.
Keempat, rekrutmen guru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebaiknya dilakukan melalui seleksi antarsesama guru honorer di daerah tersebut. Yaitu dengan mempertimbangkan masa pengabdian dan dedikasi mereka.
BACA JUGA: Soal Tuntutan Guru Honorer di Tes PPPK, Irwan Tegas Katakan Ini
Kelima, Kemendikbudristek agar meninjau ulang tingkat kesukaran soal ujian kompetensi teknis dalam seleksi PPPK yang dinilai terlalu menekankan pada aspek kognitif.
PGRI mengemukakan seleksi PPPK agar didasarkan nilai akumulatif yang mencakup linearitas, masa kerja, portofolio, prestasi, nilai seleksi kompetensi manajerial, sosio kultural, dan hasil wawancara.
BACA JUGA: Berjuang Agar Lolos PPPK Guru, Pentolan Honorer K2 Lakukan Ini
Keenam, PGRI meminta pemerintah meninjau kembali kesahihan perangkat tes.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
