GenPI.co 
GenPI.co - Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengatakan bahwa penyusunan jadwal pemilu tak hanya terkait aspek teknis, tetapi juga biaya politik.
Menurut Jojo, kaitan antara penyusunan jadwal pemilu dengan biaya politik berkaitan dengan rentang durasi masa jabatan presiden.
Hal tersebut dia sampaikan dalam diskusi daring “Desain Jadwal Pemilu 2024 dan Fokus Timsel KPU-Bawaslu”, Rabu (20/10).
BACA JUGA: Soal Capres dan Cawapres, PDIP Sebut Banyak Kadernya yang Mumpuni
“Jarak waktu yang terlampau jauh antara presiden terpilih pada 2024 dengan berakhirnya masa jabatan presiden terdahulu dapat menyebabkan pemerintah tak berjalan dengan efektif,” ujarnya.
Jojo mengatakan bahwa jarak di antara kedua event pada 2024 itu sekitar enam sampai delapan bulan.
BACA JUGA: Sekjen PDIP Sebut Jangan Asal Deklarasi Capres, Ada Sanksinya!
“Pemerintahan existing tak akan efektif bekerja, karena orang sudah disibukkan dengan agenda-agenda lain, seperti penyusunan kabinet baru,” katanya.
Pengamat politik itu memaparkan bahwa dunia politik akan gaduh dengan siapa saja politisi yang akan mendapat kursi di kabinet.
Hal itu dapat membuat presiden dan kabinet yang tengah berjalan kehilangan fokus untuk menyelesaikan masa bakti.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
