GenPI.co 
Lain halnya dalam keimigrasian kuno, yang menyebut kelengkapan dokumen bukan segalanya.
"Dalam konsep keimigrasian kuno, pelintas batas sangat bergantung kepada penerimaan politik negara tujuan yang sangat subjektif dan tidak bisa menerapkan prinsip-prinsip umum tentang HAM tentang perjalanan dari satu titik ke titik lain. Itulah sebabnya kelengkapan administrasi bukan segalanya," kata mantan Ketua DPR tersebut.
Baginya, menolak perjalanan pribadi para pemuka agama, merupakan tindakan yang sangat tidak beradab, karena perjalanan itu murni perjalanan wisata dengan anak bayi berusia di bawah satu tahun.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Marah Besar dengan Erick Thohir, Kenapa?
"Ini melanggar nilai-nilai dasar ASEAN," tegas Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu.
Fahri menuturkan penolakan perjalanan bagi pemuka agama tentu menjadi pertanyaan yang mesti dijelaskan mengenai persoalan politik, sehingga mampu menahan seseorang yang hendak berkunjung ke negaranya, untuk menyebarkan dakwah.
BACA JUGA: Singapura: Ustaz Abdul Somad Ajarkan Ekstremisme dan Perpecahan
"Jika selama ini seorang WNI diterima di negara tetangga, bahkan untuk berceramah, seperti dalam kasus UAS berceramah di Brunei dan Malaysia artinya persoalan politik dalam negeri negara yang menolaknya perlu dijelaskan karena itu harus menjadi pandangan bersama negara ASEAN," tandasnya.(*)
Video seru hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
