GenPI.co 
GenPI.co - Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi perlu dikritisi. Sebaiknya Pemerintah melakukan pengendalian BBM bersubsidi dengan membatasi penggunanya untuk kalangan tertentu.
Demikian disampaikan Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina di Jakarta, Minggu (21/8/2022) dalam menanggapi rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dalam beberapa waktu kedepan.
“Kebijakan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari beban subsidi yang ditanggung Pemerintah mencapai Rp 578,1 triliun, akibat kenaikan harga minyak dipasar Internasional dan biaya kompensasi yang harus ditanggung Pemerintah,” katanya.
BACA JUGA: Harga BBM Bakal Naik, Begini Kata Wapres Ma'ruf Amin
Kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar tersebut lanjut Handi, akan berimbas kepada kenaikan harga-harga barang, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung.
Handi mengungkapkan bahwa tingginya harga komoditas di pasar internasional telah menyebabkan inflasi secara global di banyak negara.
BACA JUGA: Ini Saran Pakar ITB untuk Mengurangi Ketergantungan BBM dan LPG
“Inflasi tahunan sudah hampir menembus 5% year on year (yoy), atau berada pada level 4,94% yoy. Bahkan inflasi makanan telah mencapai angka 10,32% (yoy).
Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi dalam pekan depan, maka bisa dipastikan angka inflasi akan bergerak naik. Dampaknya tentu akan sangat memberatkan bagi kehidupan masyarakat kebanyakan.” lanjutnya.
BACA JUGA: Subsidi Energi Rp 502 Triliun, Warga Diminta Bijak Pakai BBM dan Listrik
Handi juga menyoroti perihal mulai pulihnya kehidupan masyarakat pasca melandainya Covid-19, yang membuat aktivitas ekonomi kembali pulih.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
