GenPI.co 
Menurut Menteri Azwar Anas, bahwa pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mencari alternatif terbaik, tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer.
"Kami tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik," kata Menteri Azwar Anas.
"Insyaallah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor," sambungnya.
BACA JUGA: Nasib Honorer Makin Menyedihkan dan Menyeramkan, Siap-siap Saja!
Menurut Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya, pertemuan kali ini menemukan titik terang untuk penataan tenaga non-ASN.
Bima Arya mengungkapkan, beberapa pandangan dari ketua asosiasi pemerintah daerah ini akan dirumuskan menjadi regulasi yang diusahakan menguntungkan berbagai pihak.
BACA JUGA: 3 Weton Sangat Dermawan, Bikin Rezekinya Makin Melimpah dari Segala Arah
Sementara itu, Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan membeberkan regulasi yang akan disusun ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
"Kita mencari win-win solution-nya, dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait lagi khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN," jelas Sutan Riska.
BACA JUGA: Manfaat Jus Lidah Buaya untuk Kesehatan, Bikin Kadar Gula Darah Stabil
Seperti diketahui, bahwa Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menyebutkan terhitung 28 November 2023 struktur kepegawaian hanya mengenal dua jenis ASN, yakni PNS dan PPPK.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
