GenPI.co 
GenPI.co - Isu desa fiktif yang dilontarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dibantah Keras Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Dirinya menilai keberadaan desa fikif itu tidak ada.
BACA JUGA : Dugaan Desa Fiktif Demi Kucuran Dana Pusat, Jokowi: Kita Kejar
"Harus kita samakan dulu persepsi pemahaman fiktif itu apa. Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang enggak ada kemudian dikucuri dana, dan dana enggak bisa dipertanggung jawabkan. Itu enggak ada," tegas Halim di Istana Negara, usai menghadiri acara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, Jumat (8/11).
Ucapannya jelas bukan tanpa alasan. Soal data, saat ini Kemendes memiliki data valid mengenai hal tersebut. baik desanya, maupun penerimanya.
BACA JUGA : Abdul Halim Iskandar dari Santri Menuju Kursi Menteri
"Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggung jawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif namanya bagaimana," lanjut Halim.
Bukan itu saja persyaratan pengambilan dana desa pun terbilang ketat. Protapnya ada dan berjenjang.
"Sudah kami telaah, dan memang kami temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi dua kali. Pertama 20 persen, setelah selesai laporan 40 persen, enggak akan turun itu (dana) kalau laporan tidak selesai," kata Kakak kandung Cak Imin itu.
Simak video menarik berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
