GenPI.co 
GenPI.co - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu data dari kemendagri tentang jumlah desa fiktif.
Kemenkeu telah bekerja sama dengan kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk merapikan data base penerima dana desa serta mendalami kejanggalan yang terjadi tersebut.
BACA JUGA: Ini Dia 100 Pemimpin Berpengaruh di Dunia, Nadiem Makarim Masuk!
“Terkait dana desa kami saat ini masih menunggu berapa jumlah desa yang bermasalah dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/11).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (14/11) menegaskan pihaknya tak segan mencabut anggaran dana yang telah ditransfer kepada desa fiktif atau desa yang tidak berpenghuni jika telah terbukti keberadaannya.
BACA JUGA: Pesona Menhan Prabowo Subianto, Bak Superstar...
“Kalau ada daerah yang ketahuan ada dana desa yang ternyata desanya tidak legitimate, ya kita bekukan. Kalau sudah terlanjur transfer (dana desa) ya kita ambil lagi,” katanya dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020, di Kantor DJP, Jakarta, Kamis.
Mempertegas keinginan Sri Mulyani, Primanto pun menjelaskan, pihaknya akan membekukan sementara penyaluran dana desa hingga verifikasi jumlah desa fiktif telah diketahui secara pasti.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
