GenPI.co 
"Dulu ada gerakan massa terorganisir (mulai 2007 hingga 2011) usung isyu "Cabut Mandat SBY". Tapi tak ada aktivisnya yang diteror, apalagi dibui," tweet-nya.
Memang, Rachland kembali mengingatkan bahwa berpendapat memang sah-sah saja. Walaupun soal membahas presiden perlu diganti ataupun tidak.
BACA JUGA: Diusir China, Kapal Perang Amerika Serikat Tanpa Perlawanan
"Berpendapat Presiden perlu mundur atau diganti, tak boleh dipidana. Apalagi bila kebebasan berpendapat itu disuarakan mimbar akademis," tulisnya.
Rachland bersuara ketika SBY menghadapi gerakan massa " Cabut Mandat SBY" tidak diam saja. Sebab, menyerang legitimasi gerakan itu dengan mengecamkan inkonstitusional.
"Presiden SBY dulu tak diam saja menghadapi gerakan massa "Cabut Mandat SBY". Ia menyerang legitimasi gerakan dengan mengecamnya inkonstitusional. Pak Jokowi kebanyakan diam saja bila dikritik. Tapi dia biarkan pendukung dan aparatnya di bawah meneror bahkan memidana suara kritis," jelas tweet-nya.
Terkait tweet-nya tersebut Rachland memang mendapatkan beragam komentar dari warganet. Salah satunya ada akun mengingatkan bersikap kritis seharusnya seperti ekonom Faisal Basri.
"Yang mane yg kritis bang Kumis. Yg kritis tuh Faisal Basri, dg data dan debatable," tweet akun @CeciliaSuwanda1.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
