GenPI.co 
Oleh karena itu, untuk mengurangi beban birokrasi, seluruh instansi baik pusat maupun daerah diminta betul-betul menghitung kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK (pegawal pemerintah dengan perjanjian kerja).
BACA JUGA: Amerika Tak Terkendali Kena Virus Corona, Trump Pasrah...
Namun, adanya penurunan kualitas kerja PNS itu, malah membuat puyeng pemerintah, sebab disisi lain saat ini banyak kementerian atau lembaga malah mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin).
Menteri Tjahjo mengungkapkan, rata-rata kementerian atau lembaga ingin tukinnya naik di atas 80 persen.
"Ini banyak sekali yang minta kenaikan Tukin. Saya katakan boleh-boleh saja asal penuhi dulu syaratnya," jelas Menteri Tjahjo.
Syarat yang diminta di antaranya adalah mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja, kemudian penyederhanaan birokrasi.
Penyederhanaan birokrasi berupa pengalihan jabatan struktural ke fungsional merupakan permintaan khusus Presiden Jokowi.
"Jadi kalau mau naik tukin ya penyederhanaan birokrasi itu dipenuhi dulu. Ini bukan berarti tukin yang selama ini sudah diterima tidak dikasih," terangnya menjawab pertanyaan anggota Komisi II.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
