GenPI.co 
JAKARTA - Wacana penutupan Taman Nasional Komodo oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat terus mendatangkan polemik. Meskipun baru wacana, yang belum tentu disetujui, polemik itu sangat memukul industri pariwisata di sana.
Cancellation wisatawan ke Labuan Bajo Komodo memang tidak bisa dihindarkan. Banyak travel agent, tour operator yang sudah mendapatkan dampaknya. Dan jika wacana itu terus gulirkan, hampir bisa dipastikan semakin banyak wisatawan yang balik kanan.
Komodo Labuan Bajo sudah ditetapkan Presiden Jokowi sebagai satu dari 10 Bali Baru, atau 10 Destinasi Prioritas. Bahkan, ditetapkan sebagai satu dari 4 super prioritas, setelah Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika.
Sejatinya, wewenang penutupan tersebut ada ditangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Dan Kemen LHK tidak punya rencana menutupnya.
Hal ini juga ditegaskan Menteri LHK Siti Nurbaya. Siti menyatakan bahwa masalah konservasi menjadi urusan pemerintahan pusat, dalam hal ini kementerian yang dirinya pimpin.
"Iya belum bisa (langsung ditutup), pemerintah daerah harus konsultasi dan harus di dalam koridor urusan yang ditangani oleh Dirjen Konservasi (Sumber Daya Alam dan Ekosistem)," kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, beberapa waktu lalu.
Apa yang dikatakan Menteri Siti juga diamini oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno. Wiratno menyampaikan jika hal tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
"Apabila pemerintah merencanakan penutupan sementara terhadap sebagian kawasan atau keseluruhan, maka akan dilakukan secara terencana, dengan memberikan tenggang waktu yang cukup, sehubungan dampak sosial ekonomi yang sangat besar," terang Wiratno.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
