Analisis Ade Armando Top Markotop, Polisi Virtual Saatnya Muncul

Akademisi Universitas Indonesia itu menegaskan bahwa negara hanya mengintervensi pesan-pesan yang seseorang sampaikan di ruang publik.

“Jadi, itu sama sekali tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM,” ungkapnya.

Selain itu, polisi virtual hanya akan menegur hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran hukum.

“Kalau kita hanya mengecam kebijakan vaksinasi pemerintah atau mengkritik UU Cipta Kerja, misalnya, kita tak layak ditegur oleh polisi virtual,” tuturnya. (*)

Kalian wajib tonton video yang satu ini:

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News