GenPI.co 
Sebab, sampai sekarang tidak ada fasilitas produksi untuk mengolah bijih nikel menjadi hidroksida atau kadar nikel (Ni) dan nikel murni berkadar 99,9 persen tersebut.
Selain itu, perusahaan-perusahaan smelter yang menjamur belakangan ini baru mencapai sekitar 25 persen menuju produk akhir. Hal ini tidak tidak bisa dikatakan telah menjalankan industrialisasi atau menjadi ujung tombak industrialisasi.
BACA JUGA: Karakter 5 Zodiak Istimewa, Bikin Hidupmu Sempurna Dunia Akhirat
Menurut Faisal, justru praktik perburuan rente besar-besaran. Hal ini salah satunya terlihat dari percepatan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2019 dari yang seharusnya 2022.
Sejak nikel dilarang ekspor, harga nikel di dalam negeri jatuh dibandingkan harga internasional. Akibatnya, investor smelter asal China berbondong-bondong ke RI.
Selain mendapatkan harga nikel yang murah, mereka menikmati fasilitas luar biasa dari pemerintah, mulai dari tax holiday, penghapusan pajak ekspor dan bayar pajak pertambahan nilai, termasuk membawa pekerja kasar sekalipun tanpa pungutan 100 dolar AS per bulan bagi pekerja asing.
"Belum ada sama sekali pijakan untuk mengembangkan bijih nikel menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Belum ada rute menuju ke sana. Indonesia sejauh ini hanya dimanfaatkan sebagai penopang industrialisasi di China dengan ongkos sangat murah dibandingkan kalau kegiatan serupa dilakukan di China," tegas Faisal dikutip dari situs pribadinya Faisalbasri.com Rabu (9/9).
Menurut Faisal ini merupakan model yang aneh, karena sangat kecil kemungkinannya bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan sebagaimana diharapkan Jokowi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
