GenPI.co 
GenPI.co - Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok benar genius. Komisaris Utama Pertamina berwacana pembentukan Superholding Indonesia Incorporation sebagai pengganti Kementerian BUMN.
Menanggapi wacana Ahok, peneliti Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan, menilai Kementerian BUMN menjadi institusi yang tak dapat dikontrol, oleh presiden sekalipun. Maka perlu dipikirkan sebuah wadah yang lebih pas, Superholding.
BACA JUGA: Jokowi Beri Tugas Khusus Kepada Luhut, Semoga Berhasil
"Wacana Superholding sesungguhnya telah dimulai sejak periode pertama Presiden Jokowi. Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno, bahkan telah menyusun roadmap pembentukan Superholding BUMN yang dibagi menjadi beberapa klaster," ujar Willy di Jakarta, Selasa (16/9).
Seperti klaster sektor Konstruksi dan Karya, Migas, Pertanian dan Perkebunan, Tambang, Semen. Namun, Menteri BUMN saat ini, Erick Thohir, membatalkan konsep Superholding dan mengubahnya menjadi Sub Holding BUMN.
Menurut Willy, dari sisi strategi, konsep yang diusung Erick Thohir berbeda jauh dari yang dirancang Rini Soemarno. Tapi yang pasti, wacana pembubaran Kementerian BUMN untuk kemudian berubah menjadi Superholding BUMN merupakan sebuah rencana besar yang tertunda.
Dari sisi strategis, jelas Willy, yang menjadi keluh kesah Ahok merupakan realitas dan kebutuhan jangka panjang yang patut didukung.
Eksistensi Kementerian BUMN sebagai sebuah mesin pengelola bisnis BUMN perlahan harus berubah menjadi entitas bisnis murni sebagai jawaban atas perubahan zaman.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
