GenPI.co 
GenPI.co - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti dampak ekonomi dari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Dengan tingginya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, Sahroni mengatakan bahwa PPKM Darurat masih sangat dibutuhkan.
Meski demikian, ia menilai pemerintah penting memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dengan kebijakan tersebut.
"Saya melihatnya memang PPKM Darurat penting demi menahan laju penularan Covid-19, karena memang kasusnya hingga saat ini masih meningkat," ujar Sahroni dikutip dari JPNN.com, Rabu (14/7).
Hal ini disampaikan Sahroni, menanggapi rencana pemerintah yang sedang membuka opsi untuk perpanjangan masa waktu PPKM Darurat hingga enam pekan.
Menurut Sahroni, pemerintah juga harus betul-betul memastikan warga terpenuhi kebutuhan ekonominya, terutama yang bekerja di sektor informal dan tidak bisa makan kalau tidak keluar rumah.
Dia mengatakan, pemenuhan kebutuhan ekonomi perlu benar-benar menjadi perhatian pemerintah khususnya dalam penyaluran bantuan di daerah.
“Kami melihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa penjual kaki lima maupun UMKM, mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya," ucapnya.
BACA JUGA: Sri Mulyani Sinyalkan PPKM 6 Minggu, Rocky Gerung Bilang Begini
Lebih lanjut, Sahroni juga meminta agar pemerintah tidak memunculkan aturan yang membingungkan, karena sangat berpotensi menyebabkan munculnya gesekan di masyarakat.
Sahroni mencontohkan aturan tersebut seperti perkantoran buka, atau tentang rumah ibadah tadinya tidak boleh dan sekarang menjadi boleh.
"Menurut saya perlu diantisipasi sosialisasinya bagaimana agar masyarakat tidak bingung dan ujung-ujungnya menyebabkan gesekan di lapangan," katanya. (Antara/jpnn)
BACA JUGA: Tips Menjaga Mesin Mobil Prima Saat PPKM Darurat
Simak video pilihan redaksi berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
