GenPI.co 
Hadi menutukan Provinsi Kaltim pernah berusaha untuk mendapatkan keadilan dengan menuntu status daerah otonomi khusus.
Namun, permintaan tersebut ditolak MK, termasuk mengajukan judicial review untuk mengubah dana bagi hasil (DBH).
DBH yang diterima Kaltim sebesar 15,5 persen. Namun, berdasarkan kajian para akademisi, DBH sumber daya alam maupun migas yang seharusnya diterima Kaltim adalah 30 persen sampai 40 persen.
BACA JUGA: IKN Pindah ke Kaltim, Pengamat: DKI Jakarta Masih Jadi Kota Maju
"Namun, tidak disetujui juga," ungkapnya
Walaupun demikian, pemerintah daerah dan masyarakat Kaltim tidak pernah memberontak dan berkecil hati atas keputusan tersebut,
BACA JUGA: IKN Pindah ke Kaltim, Wika Gedung Siap Berpartisipasi
"Kami tetap dalam NKRI, dan buah kesabaran kami, akhirnya Provinsi Kaltim ditetapkan menjadi Ibu Kota Nusantara menggantikan Jakarta," tegas Hadi Mulyadi.(*)
Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
