GenPI.co 
GenPI.co - Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mencabut kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng.
Menanggapi hal itu, direktur center of economics and law studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan rencana ke depan setelah ekspor CPO dan minyak goreng dibuka.
"Pemerintah harusnya bisa mengendalikan harga minyak goreng yang acuannya itu mekanisme pasar," ujar Bhima kepada GenPI.co, Minggu (22/5).
BACA JUGA: Sengkarut Minyak Goreng, Andre Rosiade: Genderang Perang Dimulai
Namun, jika tidak diantisipasi lebih lanjut, harga minyak goreng berpeluang naik signifikan.
"Ini selama aturan minyak goreng boleh mengacu pada mekanisme pasar," ucapnya.
BACA JUGA: Praktisi Media Bongkar Seluk Beluk Peran Mafia Minyak Goreng
Oleh karena itu, Bhima memberikan tiga hal penting setelah pencabutan larangan ekspor minyak goreng. Berikut selengkapnya:
Peran Bulog
Menurut Bhima, peran perusahaan umum badan urusgan logistik (Perum Bulog) sangat dibutuhkan.
BACA JUGA: Distribusi Minyak Goreng Harus Diawasi Ketat, Kata DPR RI
"Karena selama ini mekanisme pasar gagal mengatur margin yang dinikmati para distributor minyak goreng," katanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
