GenPI.co 
Untuk menghadapi tingginya tekanan terhadap daya beli masyarakat, pemerintah juga mengalokasikan sebagian besar anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni sebesar Rp154,76 triliun.
"Ini cara-cara untuk mengatasi supply shock sehingga tidak terjadi kenaikan harga, sehingga bank sentral tidak perlu merespon dengan kenaikan suku bunga acuan," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala PKAPBN Kemenkeu Wahyu Utomo menjelaskan bahwa peningkatan risiko global berdampak pada penurunan daya beli (konsumsi masyarakat).
BACA JUGA: Ada Ancaman Resesi Akibat Inflasi, Pemerintah Diminta Bergerak
Maka dari itu, APBN didorong sebagai shock absorber untuk menjaga agar momentum pemulihan ekonomi semakin menguat dan melindungi daya beli masyarakat, sehingga kondisi fiskal perlu dijaga tetap sehat dan berkelanjutan.
"Kebijakan fiskal 2023 tetap ekspansif yang terukur dengan defisit berkisar 2,61 sd 2,85% PDB yang diarahkan untuk peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” imbuhnya.
BACA JUGA: Ada Inflasi, Harga Mobil Daihatsu Tidak Serta-merta Naik
Wahyu mengatakan, beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penguatan kualitas SDM, akselarasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi, revitalisasi industri, pembangunan ekonomi hijau.
"Yang disertai reformasi fiskal yang holistik untuk optimalisasi pendapatan, penguatan spending better dan inovasi pembiayaan," pungkas Wahyu. (*)
BACA JUGA: Inflasi di Jateng, Upaya Ganjar Pranowo Bisa Bikin Warga Lega
Simak video pilihan redaksi berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
