GenPI.co 
GenPI.co - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan sampai saat ini pengawasan di pelabuhan masih sangat lemah dan masih banyak pungli. Masih banyak kapal yang berlayar tapi sebenarnya tak layak layar khususnya kapal rakyat.
“Maka yang paling penting dalam hal ini adalah pengawasannya," ujar Tulus dalam siaran persnya, Selasa (2/7/2019).
Dari sisi infrastruktur, paling penting sekarang ini adanya xray, seperti di bandara. Bagaimana kalau ada serangan teroris dan narkoba, siapa yang mengontrol padahal di laut. "Xray ini harus disediakan regulator sebagai infrastruktur," ujar dia.
Belum ada kebijakan Untuk xray misalnya operator setuju seperti PT ASDP Indonesia Ferry. Tapi mereka tidak sanggup karena harganya mahal dan harusnya memang menjadi tanggung jawab regulator, khususnya untuk pelabuhan besar, seperti Tanjung Priok, Tanjung emas, Tanjung perak, dan lain-lain.
BACA JUGA: Pelabuhan Roro Dumai-Malaka, Jadi Fokus Jokowi dan PM Malaysia
Tulus mencontohkan di China untuk memasuki stasiun KA harus dicek dengan xray, ujarnya. Selain itu, infrastruktur untuk penanganan bagasi penumpang juga masih buruk dan harus ditata. Jika di bandar udara, bagasi penumpang didaftarkan, ditimbang dan dimasukkan ke dalam pesawat dengan ban berjalan dan petugas khusus.
Sementara di pelabuhan barang bawaan masih ditenteng oleh penumpang atau porter. Akibatnya, barang bawaan atau bagasi penumpang kapal melebihi kapasitas berat yang ditentukan. Akibat lemahnya pengawasan dan infrastruktur di pelabuhan ini seringkali pelabuhan-pelabuhan di perbatasan dimanfaatkan untuk perdagangan narkotika.
Dalam hal barang bawaan penumpang yang melebihi kapasitas dan terjadinya transaksi narkotika biasanya pihak kapal disalahkan. Padahal, kapal fungsinya seperti pesawat udara, yaitu hanya sebagai sarana pengangkut. Sementara fungsi seleksi barang atau bagasi ada di pelabuhan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
