GenPI.co 
GenPI.co - Jelang penetapan susunan kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta agar tidak memasukkan nama-nama yang masih bersangkutan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau diduga terlibat korupsi.
"Presiden Jokowi agar tidak terjebak memasukkan orang bermasalah dalam kabinetnya, apalagi orang yang sudah dipanggil KPK hingga mangkir dari beberapa panggilan," ujar pengamat politik dan hukum dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Arqam Azkin saat diskusi milenial dan nonton bareng pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (20/10).
BACA JUGA: Nyi Roro Kidul dan Nyai Blorong Sukses Jaga Pelantikan Presiden
Menurut dia, bila nama pembantu presiden atau calon menteri masih tersandung kasus, lalu dimasukkan dan itu terjadi, maka akan menjadi beban baru kabinet dalam pemerintahannya, sehingga mengganggu jalannya pemberantasan korupsi seperti yang dituangkan dalam visi misinya saat kampanye.
"Masih banyak orang cerdas di negara kita ini yang mumpuni. Bila KPK telah mengincar nama-nama yang telah dipanggil, sebaiknya jangan dikasih masuk, apalagi oknum itu dari partai politik yang diduga terlibat korupsi," ujar dia pula.
Pengamat politik dan ilmu pemerintahan dari Unismuh Makassar Luhur A Prianto mengingatkan kembali akan visi misi pasangan Jokowi-Ma'ruf yakni Penegakan Sistem Hukum Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
BACA JUGA: Ini Perintah Pertama Bung Karno Jadi Presiden, Pak Jokowi Apa ya?
Menurut dia, tantangan penegakan hukum akan terus dihadapi, apalagi bicara revisi undang-undang salah satunya KPK.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
.webp)
