
“Tidak ada negara yang dapat berkembang – bahkan bertahan – secara sosial dan ekonomi dengan setengah populasinya dikecualikan," kata Turk dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jenewa.
Dia khawatir bahwa langkah itu menimbulkan risiko di luar perbatasan Afghanistan.
“Keputusan terbaru oleh otoritas de facto ini akan memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi perempuan dan untuk semua orang Afghanistan,” kata Turk.
BACA JUGA: Ramalan 2023: Perang Saudara di AS, Elon Musk Menjadi Presiden, Konflik Jerman- Prancis
Dia menambahkan, melarang perempuan bekerja untuk LSM akan menghilangkan pendapatan mereka dan keluarga mereka dan hak untuk berkontribusi positif bagi pembangunan negara.
“Larangan itu akan secara signifikan merusak, jika tidak menghancurkan, kemampuan LSM-LSM ini untuk memberikan layanan penting yang menjadi sandaran banyak warga Afghanistan yang rentan,” katanya.
BACA JUGA: Gantian, Drone Ukraina Serang Pangkalan Militer Rusia
Taliban pada awalnya menjanjikan aturan yang lebih moderat yang menghormati hak-hak perempuan dan minoritas ketika mereka berkuasa tahun lalu.
Namun kelompok itu secara luas menerapkan interpretasi mereka yang ketat terhadap hukum Islam, atau Syariah.
BACA JUGA: Korea Selatan Bertindak Nekat, Kirim Drone Melintasi Perbatasan Korea Utara
Salah satunya adalah melarang anak perempuan dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News