GenPI.co 
GenPI.co - Menghadapi panasnya dukungan militer terhadap perang Israel, Amerika Serikat akan menyampaikan putusan resmi pertama pada minggu ini mengenai apakah serangan udara di Gaza dan pembatasan pengiriman bantuan telah melanggar hak internasional.
Dilansir AP News, undang-undang AS dirancang untuk menyelamatkan warga sipil dari kengerian perang yang paling buruk.
Keputusan yang menentang Israel akan menambah tekanan pada Presiden Joe Biden untuk mengekang aliran senjata dan uang ke militer Israel.
BACA JUGA: Joe Biden Setuju Pentagon Kirim Bantuan Militer Baru Senilai USD 1 Miliar ke Ukraina
Pemerintahan AS pada bulan Februari menyetujui desakan Partai Demokrat di Kongres untuk melihat apakah Israel telah menggunakan senjata yang disediakan AS dan bantuan militer lainnya dengan cara yang sah.
Selain itu, berdasarkan perjanjian yang sama, mereka harus memberitahu Kongres apakah mereka menganggap Israel telah bertindak “secara sewenang-wenang menolak, membatasi, atau menghalangi, secara langsung atau tidak langsung,” pengiriman bantuan kemanusiaan yang didukung AS ke Gaza untuk warga sipil yang kelaparan di sana.
BACA JUGA: Joe Biden Sebut Ketertiban Harus Ditegakkan Selama Protes Kampus Soal Perang di Gaza
Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan kepada wartawan hari Selasa bahwa departemen tersebut berusaha memenuhi tenggat waktu hari Rabu untuk menyelesaikan peninjauan tersebut tetapi “mungkin saja hal itu meleset sedikit.”
Pemerintahan Trump terpaksa mengambil keputusan pada saat terjadi gejolak dalam perundingan gencatan senjata yang ditengahi secara internasional dan ancaman serangan Israel terhadap kota Rafah di Gaza selatan yang padat, sebuah langkah yang ditentang keras oleh AS, dapat mengubah arah perang Israel.
BACA JUGA: Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Bahas Pembebasan Sandera dan Gencatan Senjata
Kampanye Israel untuk menghancurkan kelompok militan Hamas menyusul serangan mendadak pada bulan Oktober dan bencana yang menimpa warga sipil Gaza juga telah memicu perdebatan di dalam pemerintahan Biden dan Kongres mengenai pertanyaan yang lebih luas. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
