GenPI.co 
CEO dari konsultan risiko politik Stratega, Hillary Mann Leverett, menambahkan meski serangan udara mengirimkan pesan tentang kesetiaan pemerintahan Biden di kawasan itu, mereka tidak akan meredakan situasi di Timur Tengah.
“Pemerintahan Biden mencoba menggambarkan serangan militer pertama ini sebagaimana diukur dengan berkonsultasi dengan sekutu. Tapi ini tidak akan mengurangi apapun," jelasnya.
Selain itu, Mary Ellen O’Connell, seorang profesor di Sekolah Hukum Notre Dame, mengkritik serangan AS sebagai pelanggaran hukum internasional.
"Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memperjelas bahwa penggunaan kekuatan militer di wilayah negara berdaulat asing adalah sah hanya sebagai tanggapan atas serangan bersenjata di negara pertahanan yang menjadi tanggung jawab negara sasaran," katanya.
Sebelumnya, AS juga mendapatkan serangan pada 15 Februari lalu, roket menghantam pangkalan militer AS yang bertempat di Bandara Internasional Erbil di wilayah yang dikelola Kurdi, dan menewaskan beberapa orang.
BACA JUGA: Sabda PBB ke Israel Bawa Hawa Panas Menggelora, Dunia Pecah
Serangan lain menghantam pangkalan yang menampung pasukan AS di utara Baghdad beberapa hari kemudian, melukai setidaknya satu kontraktor.
Roket menghantam Zona Hijau Baghdad beberapa hari lalu, yang menampung kedutaan AS dan misi diplomatik lainnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
