GenPI.co 
Oleh sebab itu, Hendardi meyakini keputusan pemerintah itu tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama di Bumi Cenderawasih.
Aktivis HAM ini juga menilai aparat keamanan gagal melumpuhkan kelompok bersenjata di Papua.
Menurut Hendardi, pelabelan teroris dan tindakan operasi lanjutannya adalah kebijakan terburuk pemerintahan Jokowi untuk Papua.
Apalagi, pelabelan teroris terhadap KKB akan menutup ruang dialog sebagai jalan perdamaian yang direkomendasikan banyak pihak.
Efek buruk lainnya ialah peningkatan eskalasi kekerasan yang berdampak langsung pada rakyat Papua. Selain itu, pelembagaan rasialisme dan diskriminasi berkelanjutan di Papua juga bisa terjadi.
Hendardi menyebut pilihan realistis bagi permasalahan Papua ialah penyelesaian secara damai yang dimulai penghentian permusuhan, membangun dialog, dan menyusun skema-skema pembangunan yang disepakati.
"Revisi UU Otonomi Khusus bisa menjadi momentum mendialogkan isu-isu krusial, termasuk soal penanganan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat," pungkas Hendardi.(*)
Jangan lewatkan video populer ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
.webp)
