
GenPI.co - Ideologis seharusnya tidak dijadikan tolok ukur bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang harus dilihat adalah kinerja dan kompetensi.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, Kamis (6/5).
BACA JUGA: Bertandang ke Balai Kota, AHY Malah Sedih! Ternyata...
Dia mengatakan itu dalam menyoroti tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang menjadi polemik.
Sebagaimana diketahui ada 75 pegawai lembaga antirasuah itu tidak lolos dalam dalam seleksi tersebut.
"Saya harap tes itu tidak dijadikan landasan untuk mengeliminasi pegawai-pegawai KPK yang dianggap memiliki pandangan politik berbeda dari pemerintah," kata Adib lagi.
Dia melanjutkan, Skrining idologis melalui tes wawasan kebangsaan adalah sebuah langkah mundur.
“Langkah mundur dalam penghormatan HAM di negara ini," tandas Adib.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News