GenPI.co 
Pasalnya, Bambang Widjojanto menilai, Indriyanto telah membuat pernyataan dan berpihak pada Ketua KPK, di mana seolah-olah bertindak mewakili kepentingan dewas telah menimbulkan potensi konflik kepentingan.
"Untuk itu, anggota dewas dimaksud harus diperiksa Dewan Etik Independen di luar Dewas dan diberhentikan sementara selama proses pemeriksaan berlangsung," ungkap Bambang Widjojanto.
Sementara it, untuk tata cara, prosedur, dan proses tindakan menonaktifkan pegawai harus dilaporkan agar dapat diperiksa oleh Komisi ASN (aparatur sipil negara).
"Skandal metode TWK (tes wawasan kebangsaan) sebagai instrumen pembersihan harus diusut tuntas agar tidak lagi digunakan karena bersifat rasis, melanggar HAM dan bercitarasa penelitian khusus ala Orde Baru. Untuk itu perlu juga diperiksa oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan agar tidak diisntrumentasi sebagai alat kepentingan kekuasaan yang potensial disalahgunakan," pungkas Bambang Widjojanto.(*)
Tonton Video viral berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
