GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto angkat suara terkait penyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang ingin Pilpres 2024 diikuti oleh 2 pasangan calon saja.
Menurutnya, pernyataan Hasto terkesan hanya mementingkan waktu dan biaya saja ketimbang pemimpin potensial yang lebih baik.
“Sangat disayangkan pernyataan Hasto misleading dan naif. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan kedaulatan dan kualitas demokrasi dari pemimpin baru yang potensial,” ujarnya kepada GenPI.co, Rabu, (2/6).
Satyo juga mengingatakan bahwa pilpres dan kontestasi pemilihan kepemimpinan nasional adalah kemewahan untuk masyarakat.
Oleh sebab itu, dirinya meminta Sekjen PDIP tersebut untuk tidak mendistorsi nilai-nilai tersebut dengan alasan kaleng-kalengan.
“Sejak 2014 parpol mendesain pilpres hanya dua pasangan calon melalui rekayasa UU Pemilu dengan modus treshold. Akhirnya UU tersebut menjadi berhala demokrasi,” tutur Satyo.
Satyo lantas membeberkan efek dari rekayasa UU Pemilu.
Menurutnya, parpol kini menjadi sangat individualis dan materialistis.
“Saat itu pula kedaulatan rakyat dieliminasi dengan tidak diberikan kesempatan untuk memilih para calon pemimpinnya dari yang terbaik,” tandasnya. (*)
Video populer saat ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
