GenPI.co 
GenPI.co - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat diambil pemerintah semata-mata untuk keselamatan masyarakat.
Tito, sapaan akrabnya mengatakan, bagi pemerintah keselamatan rakyat adalah yang utama sehingga kebijakan itu harus dilaksanakan.
"PPKM ini pasti tidak mengenakkan, karena mengurangi 'freedom', tetapi memang harus dilakukan dalam rangka keselamatan rakyat," kata Tito di Jakarta, Minggu (18/7).
BACA JUGA: Luhut Minta Maaf soal PPKM Darurat, Begini Komentar Sujiwo Tejo
Sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19, PPKM Darurat dilakukan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan menekan angka penularan, kematian, dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR).
Untuk itu, upaya di hulu dan hilir perlu dilakukan guna pengendalian wabah.
BACA JUGA: Jokowi Perpanjang PPKM Darurat, Pengamat: Jangan Dilanjutkan Lagi
"Keselamatan rakyat adalah yang utama, ini demi kepentingan bersama, demi kepentingan menyelamatkan rakyat, dan untuk kita semua," kata Tito.
Tito menjelaskan bahwa PPKM Darurat merupakan kebijakan yang esensinya untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan melalui pembatasan sejumlah kegiatan masyarakat berdasarkan level dan kategorinya masing-masing.
Upaya tersebut kata Tito perlu dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah yang bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
