GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat politik Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Muhammad Mualimin memberikan sorotan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kurang tepat sasaran di Tuban, Jawa Timur.
Pasalnya, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menemukan ada sejumlah penyandang disabilitas diketahui belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Mualimin menjelaskan, Itu membuktikan pencatatan penerima PKH sarat politik dan nepotisme.
BACA JUGA: Pernyataan Yusril Ihza Mahendra Soal Covid-19, Top
"Biasanya perangkat desa mengutamakan kerabat, keluarga, dan lingkaran sendiri ketimbang yang benar benar membutuhkan Bansos," jelasnya kepada, GenPI.co, Kamis, (12/8).
Menurutnya, kondisi Ini seperti fenomena gunung es. Kalau Bupati sedari awal mau blusukan dan memeriksa hingga bawah, ketidakberesan pasti ketemu.
BACA JUGA: Startegi Capres PDIP Dibongkar, Awas Bisa Berbalik Arah
"Jangan menunggu disemprot Mensos Risma baru Bupati Tuban berbenah. Kadinsos bikin malu di depan pemerintah pusat. Kadinsos harus dicopot!," katanya.
Dia menjelaskan, Indikasinya banyak pelanggaran penyaluran bansos di Tuban.
BACA JUGA: Megawati Bongkar Kepemimpinan Presiden Jokowi, Ternyata...
Untuk itu, harusnya Kapolres Tuban segera menyidik dan membersihkan Tuban dari birokrat bermasalah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
