GenPI.co 
GenPI.co - Mantan Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendadak mengajak elemen bangsa untuk melakukan konsolidasi sistem Presidensial.
Pernyataan tersebut diungkapkan Fahri Hamzah dalam Webinar Series Moya Institute bertajuk "Kontroversi Temuan TWK 51 Pegawai KPK", Jumat (13/8/2021).
Fahri Hamzah mengingatkan, sistem yang ada telah menjadikan kewenangan KPK selama 20 tahun melebihi Presiden.
BACA JUGA: Keberuntungan 5 Shio Datang Tanpa Henti, Cek Rekening Bikin Kaget
Hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah merespons Dokumen Keberatan atau Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI yang menyebut proses Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (TWK KPK) telah terjadi maladministrasi.
"Memang ini pekerjaan besar. Sejak transisi Orba ke Reformasi, hingga sekarang kita perlu pembacaan ulang yang konsolidatif. Karena sebuah sistem itu harus selalu dievaluasi. Apakah dia kuat untuk bertahan ketika menghadapi berbagai ujian," jelas Fahri Hamzah.
BACA JUGA: Jika Pasanganmu Memiliki 5 Tanda Ini, Jangan Pernah Sia-siakan
Politikus Partai Gelora itu membeberkan, konsolidasi Presidensialisme diperlukan. Karena semua akan meminta pertanggungjawaban Presiden yang menjadi sentrumnya.
"Karena itu saya alergi kalau ada lembaga yang melebihi Presiden. UU yang lama itu seperti membuat Presiden tidak bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi," ungkap Fahri Hamzah.
BACA JUGA: Khasiat Vitamin B12 Bikin Pria Makin Strong, Siap Goyang
"Selama 20 tahun ini terkesan ada single fighter pemberantasan korupsi. Harusnya orkestrasi pemberantasan korupsi ada di mana-mana. Bukan hanya di Rasuna Said," sambungnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
