GenPI.co 
GenPI.co - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tak berani menyentuh Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK).
"Ombudsman dulu juga begitu. Banyak sekali malpraktik KPK yang kita laporkan, nggak berani juga itu Ombudsman,” ujar Fahri dalam Webinar Series Moya Institute bertajuk Kontroversi Temuan TWK 51 Pegawai KPK, Jumat (13/8).
Oleh karena itu, Fahri Hamzah meminta seluruh pihak turut peduli dengan konsolidasi sistem presidensialisme.
Sebab, menurutnya, sistem yang saat ini diterapkan menjadikan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melebihi presiden.
"Memang ini pekerjaan besar. Sejak transisi orba ke reformasi, hingga sekarang kita perlu pembacaan ulang yang konsolidatif,"
Oleh karenanya, menurut Fahri, sistem tersebut harus selalu dievaluasi agar bisa tetap bertahan di segala ujian.
"Makanya, saya alergi kalau ada lembaga yang melebihi presiden. UU yang lama itu seperti membuat presiden tidak bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi," ujar Fahri.
Politikus partai Gelora itu juga menilai KPK seperti single fighter dalam pemberantasan korupsi selama 20 tahun belakangan.
Padahal, menurutnya, pemberantasan korupsi seharusnya diterapkan di mana-mana.
"Bukan hanya di Rasuna Said (Gedung KPK)," tandasnya. (*)
BACA JUGA: Novel Baswedan Semangat Melihat Komnas HAM Bongkar Fakta TWK KPK
Video viral hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
