GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto, memberi tanggapan terkait masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, tidak ada urgensinya melakukan pelebaran koalisi tersebut. Oleh sebab itu, dirinya menduga ada niat lain dari PAN untuk masuk ke dalam lingkar istana.
“Masuknya PAN bukan pula karena adanya kebutuhan resuffle dalam waktu dekat, namun peta baru ini juga akan banyak mempengaruhi konstelasi politik 2024,” ujar Satyo Purwanto kepada GenPI.co, Sabtu (28/8).
BACA JUGA: Isu Reshuffle Usai PAN Jadi Koalisi, Fadjroel Rachman Bersuara
Satyo menduga PAN bergabung dengan koalisi pemerintah karena hal tersebut merupakan jalan yang paling mudah untuk menyiasati degradasi dari merosotnya aspek elektoral.
“Trend PAN terus menurun pasca pemilu 2014, bahkan kini mereka pun menghadapi tantangan 'bedol kader' karena banyak yang migrasi setelah berdirinya Partai Umat pimpinan Amien Rais,” katanya.
BACA JUGA: Jokowi Ajak PAN Bergabung di Koalisi, Pengamat: Percuma!
Kendati demikian, Satyo tidak terlalu yakin bahwa PAN bisa mendapatkan popularitas yang signifikan. Salah satu alasannya, menurut Satyo karena pemerintah belum cukup sukses.
“Bayangkan jika nanti ternyata koalisi oposisi yang menang? PAN akan mengalami kontraksi hebat dan akan terkapar dihantam presidential treshold 4 persen,” ujar Satyo Purwanto.
BACA JUGA: Tidak Ada Bayang-Bayang Amien Rais, PAN Merasa Bebas
Di sisi lain, ahli hukum tata negara Refly Harun menilai ada 2 hal yang mungkin terjadi setelah PAN masuk ke koalisi istana. Pertama yakni ada kemungkinan bertujuan untuk amendemen konstitusi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
