GenPI.co 
GenPI.co - Pakar hukum pidana Prof Ramli Atmasasmita sentil tugas pokok Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasalnya, sering kali berseberangan terhadap pemerintah.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dianggap dipertanyakan tugas pokok dan fungsinya setelah melancarkan kritik terhadap pemerintah.
"Saya mau tanya, apakah sesuai Keppres pembentukan MUI apakah tugasnya bisa campur tangan urusan politik seperti soal isu presiden lebih dari dua periode," kata Prof Romli dalam keterangannya, Sabtu (4/9).
BACA JUGA: Harta Kekayaan Bupati Banjarnegara Bikin Melongo
Guru besar ilmu hukum pidana Universiras Padjajaran ini juga bertanya bagaimana peran MUI untuk menekan deradikalisasi.
"Bagaimana komentar atas program deradikalisasi yang tengah dilaksanakan BNPT," tandas Prof Romli.
BACA JUGA: Kata Dokter Boyke Cairan Pria Cepat Keluar, Sudahlah
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas turut mengomentari isu amandemen UUD 1945 di mana isu tersebut juga membahas soal penambahan masa jabatan presiden.
Anwar mengatakan, Indonesia harus belajar dari sejarah, terutama pada sejarah kepemimpinan Soeharto yang dilengserkan oleh rakyat.
BACA JUGA: 3 Kekuatan Jenderal Andika Perkasa Calon Panglima TNI
Anwar pun merujuk pernyataan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
