Kebijakan Sertifikat Vaksin Persulit Pemulihan Ekonomi Nasional

Kebijakan Sertifikat Vaksin Persulit Pemulihan Ekonomi Nasional - GenPI.co
Ilustrasi Kebijakan Sertifikat Vaksin Persulit Pemulihan Ekonomi Nasional (Foto: ANTARA)

GenPI.co - Sertifikat vaksin yang diberlakukan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya DKI Jakarta dapat mempersulit pemulihan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni.

"Kita sepakat bahwa dibutuhkan keseriusan dalam menangani persoalan pandemi covid-19 karena kita tidak ingin persoalan yang menimpa banyak kota di Indonesia baru-baru ini terulang lagi,” ujar Farouk di Jakarta, Kamis (2/9).

BACA JUGA:  Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, DPR Sentil Polisi Siber

Farouk menyatakan bahwa penanganan yang diambil pun jangan sampai menimbulkan persoalan baru terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Menurutnya, perlu kebijakan yang kontekstual, realistis, dan mengikuti dinamika yang terjadi terkait virus covid-19 serta berbagai mutasinya.

BACA JUGA:  Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Roy Suryo: Ini Konyol

"Ada hal-hal penting yang perlu dipahami oleh segenap pemegang kebijaksanaan di pusat maupun daerah agar penanganan pandemi Covid-19 tidak menjadi counterproductive dan mempunyai potensi berbiaya sangat mahal secara ekonomi dan sosial," kata Farouk.

Farouk menyatakan hal-hal yang perlu dilihat lebih jauh di antaranya, persoalan dari virus covid-19 , terkait efikasi atau daya lindung vaksin, kontroversi kewajiban vaksin dan kebijakan vaksinasi dari negara-negara besar yang diproyeksi mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tahun ini sebagai model.

"Munculnya varian delta dan kemungkinan varian-varian lainnya, hal ini mulai menimbulkan pertanyaan terkait apakah herd immunity bisa tercapai?" katanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya