GenPI.co 
GenPI.co - PDIP naik pitam atas tudingan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais bahwa rencana Amandemen UUD 1945 sudah dibahas sejak 2019 oleh tokoh-tokoh pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tunjuk hidung saja, siapa? Yang jelas bukan PDIP. Jangan melantur," kata Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan, Senin (6/9).
Djarot memastikan partainya taat pada konstitusi di mana aturan pembatasan masa jabatan presiden sudah tertuang jelas dalam Pasal 7 UUD 1945.
BACA JUGA: Karangan Bunga Dukung Interpelasi, Direktur CYPR Angat Bicara
Yakni presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
"Awal gerakan reformasi bertujuan untuk mengakhiri pemerintahan Orba, yang sarat dengan KKN, akibat tidak ada batasan masa jabatan secara jelas dan tegas dalam pasal 7 UUD 1945," katanya.
BACA JUGA: Bupati Banjarnegara Melawan, Tantang KPK
Djarot meminta agar semua pihak tidak saling tuduh terlebih soal isu presiden 3 periode. Menurutnya, lebih baik setiap tokoh bersinergi untuk mengatasi Covid-19.
Sebelumnya, Amien Rais menyebut rencana Amandemen UUD 1945 sudah dibahas sejak 2019 oleh tokoh-tokoh pendukung Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Novel Bamukmin Bongkar Kekuatan Habib Rizieq, Dahsyat
Namun belakangan, isu penambahan masa jabatan presiden kembali memanas lantaran ada upaya test the water yang dituding dilakukan oleh PDIP.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
