GenPI.co 
GenPI.co - Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani mengatakan penanganan masalah Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) diperlukan sensitivitas pemerintah.
Hal itu terkait perusakan tempat ibadah jemaah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat.
Arsul juga tidak membenarkan adanya aksi main hakim sendiri dan harus berlandaskan hukum.
BACA JUGA: Akademisi Top Kecam Aksi Perusakan Masjid Ahmadiyah
"Persoalan Ahmadiyah ini persoalan yang sensitif, jadi perlu sensitivitas juga dari jajaran pemerintahan," kata Arsul di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).
Sensitivitas tersebut, yakni peran aktif pemerintah daerah, misalnya menemukan konflik mengenai Ahmadiyah harus mengedepankan mediasi.
BACA JUGA: Perusakan Masjid Ahmadiyah, Komisi III Buka Suara
Anggota Komisi III itu mengatakan kasus tersebut terjadi merupakan bola salju dari sejumlah kasus yang sudah menumpuk.
“Inilah yang menurut saya harus ditengahi, bagaimana supaya ada satu situasi yang mana hak ekspresi beragama tidak bisa dilarang, tetapi di sisi lain tak mengguncang masyarakat,” bebernya.
BACA JUGA: Perusakan Masjid Ahmadiyah, Jokowi Jangan Diam Terus!
Dia mengungkapkan selain Ahmadiyah, kelompok Syiah juga sering menimbulkan guncangan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
