GenPI.co 
GenPI.co - Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyoroti pernyataan politisi PDIP Effendi Simbolon yang menyebut Jenderal Andika Perkasa akan menjadi Panglima TNI.
Menurut Khairul, waktu pemilihan atau penggantian Panglima TNI menjadi hak bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Meski hal itu merupakan proses politik, kata dia, tetap harus menunggu calon yang diajukan presiden.
"Bila proses politik berpihak kepada pihak yang melakukan, publik akan sulit memandang objektif kiprah kelembagaan TNI," ucap Khairul kepada GenPI.co, Selasa (7/9).
Khairul menjelaskan publik menduga adanya kepentingan politik lantaran terdapat dukungan nyata dari beberapa pihak.
Oleh karena itu, kata dia, publik akan menilai dukungan tersebut merupakan bentuk dari kepentingan tertentu.
"Jadi, bukan lagi urgensi pergantian Panglima TNI, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok saja," tegasnya.
Khairul lantas mengatakan kepada beberapa pihak agar sabar menunggu instruksi dari Presiden Jokowi.
Sebab, kata dia, jika melihat urgensi, penggantian Panglima TNI tidak akan terjadi dalam waktu dekat.
"Kita tunggu saja hak presiden itu. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saja masih aktif hingga sekarang," imbuhnya.
Seperti diketahui, Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021. (*)
BACA JUGA: Politikus Demokrat Beberkan Strategi Jokowi Pilih Panglima TNI
Simak video pilihan redaksi berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
