GenPI.co 
GenPI.co - Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak pejabat negara yang kekayaannya bertambah 70,3 persen hanya selama pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat”, Selasa (7/9/2021).
Pengamat politik Institute for Digital Democracy (IDD) Bambang Arianto, mengungkapkan bahwa langkah KPK untuk mempublikasikan secara transparan terkait jumlah kekayaan para pejabat negara sangat tepat dan merupakan bagian dari pendidikan anti korupsi kewargaan.
BACA JUGA: Inilah Provinsi yang Meraih Juara Satu Kasus Korupsi di Indonesia
Pasalnya, publikasi ini akan mematik publik terutama warganet untuk kian mengenal siapa saja para pejabat negara yang kekayaannya naik di masa pandemi Covid-19.
Dampak lain dari publikasi ini tentu akan membuat publik ikut mengawasi semua pejabat negara lainnya.
BACA JUGA: Sebut PDIP Sarang Korupsi, Novel Bamukmin Disentil Pengamat
Meski beberapa pejabat negara tersebut memiliki jejaring bisnis yang besar. Tapi, dalam konteks pencegahan anti korupsi, publik tetap harus ikut mengawasi.
Pengawasan ini sebagai bukti bahwa semangat anti korupsi dari publik masih terus tumbuh subur.
Sebab, salah satu cara pencegahan praktik korupsi suap adalah dengan terus memperkuat kampanye anti korupsi terutama di media sosial.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
